Terkini24.com,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sementara memblokir akses sistem administrasi badan hukum atas nama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), yang sebelumnya dikenal sebagai Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah ini diambil setelah menerima surat resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 13 November 2026, yang meminta penangguhan perubahan data kepengurusan hingga konflik internal selesai. Pemblokiran berlaku mulai 16 November 2026 dan hanya menyentuh aspek administrasi hukum, bukan kegiatan olahraga futsal itu sendiri.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkumham, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa tindakan ini bersifat teknis dan tidak mengintervensi dinamika internal organisasi. โ€œKami hanya menunggu keputusan resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil Kongres Luar Biasa. Tugas kami memastikan administrasi badan hukum tetap sesuai aturan, bukan menentukan siapa pemimpinnya,โ€ ujarnya.

Andi menekankan bahwa pemblokiran tidak menghentikan aktivitas futsal di bawah naungan PSSI, termasuk kompetisi, pelatihan, atau pembinaan atlet. Hanya akses untuk mengubah struktur kepengurusan, nama, atau dokumen hukum di sistem SABH yang ditutup sementara. Proses administrasi akan dibuka kembali setelah PSSI mengirimkan surat resmi hasil KLB yang mengakui kepengurusan baru.

Baca Juga:

Pernyataan ini menegaskan kembali prinsip otonomi organisasi olahraga di Indonesia: PSSI sebagai induk organisasi berwenang penuh menyelesaikan konflik internal, sementara Kemenkumham bertindak sebagai penjaga tata kelola hukum yang netral dan berbasis aturan. Kemenkumham berharap konflik kepengurusan FFI dapat segera terselesaikan agar pembinaan futsal nasional tidak terganggu.

Designed with WordPress